JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melakukan perombakan kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab mengelola program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan strategis ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Negarawan Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2026 malam.
Berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada tanggal tersebut, Presiden memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua Wakil Kepala BGN, yaitu Mayjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Brigjen Pol (Purn) Sony Sanjaya. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian, dedikasi, serta kerja keras yang telah diberikan para pejabat tersebut selama memimpin lembaga.
Mengisi posisi Kepala BGN yang kosong, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN untuk menduduki jabatan tertinggi tersebut terhitung mulai tanggal pelantikan. Selain pergantian pucuk pimpinan, pemerintah juga melakukan penguatan struktur organisasi dengan menambah sejumlah nama baru dalam jajaran Wakil Kepala BGN guna mendukung kinerja dan memperluas cakupan pelaksanaan tugas lembaga.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan Presiden terhadap kinerja BGN, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga awal Juni 2026. Ia menuturkan, Presiden senantiasa menerima berbagai masukan, catatan, dan laporan perkembangan dari berbagai pihak, baik itu kementerian/lembaga terkait maupun masyarakat penerima manfaat program.
Diketahui, BGN merupakan lembaga strategis yang memiliki tugas utama memastikan peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program nasional. Pemerintah menilai, untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan penyempurnaan tata kelola, peningkatan kualitas kerja, serta percepatan pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Melalui langkah penyegaran yang diputuskan pada 2 Juni 2026 ini, pemerintah berharap BGN dapat memasuki fase baru dengan kinerja yang lebih optimal. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah di seluruh pelosok Indonesia, serta mendukung agenda besar peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia nasional.
